RUU Hak Cipta AI Dibahas DPR, Apa Dampaknya bagi Kreator?

Gambar buatan Midjourney, lagu dari Suno, atau naskah video yang dibantu ChatGPT: siapa pemilik hak ciptanya? Selama ini Undang-Undang Hak Cipta Indonesia belum menjawab pertanyaan itu. Revisinya kini sedang dibahas DPR, dan untuk pertama kalinya draf tersebut memuat aturan soal kecerdasan buatan.

Rabu, 11 November 2026, Badan Legislasi DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Google, Meta, TikTok, Dewan Pers, dan Satu Lisensi Indonesia. Ketiga platform besar itu menyampaikan keberatan, terutama soal kewajiban membayar kompensasi atas tautan berita dan aturan pengungkapan penggunaan AI. Kalau RUU ini disahkan, menurut Reuters, Indonesia bisa menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang memasukkan AI ke dalam undang-undang hak cipta.

Satu hal perlu jelas sejak awal: ini masih rancangan. Isinya bisa berubah sebelum disahkan, dan belum ada kewajiban baru yang berlaku hari ini.

Karya buatan AI dilindungi atau tidak?

Jawabannya bergantung pada seberapa besar peran manusia. Menurut Once Mekel, anggota DPR sekaligus pengusul RUU, draf ini menegaskan perlindungan hak cipta untuk karya berbasis AI yang punya konsepsi dan kontribusi kreatif manusia.

Artinya, AI diperlakukan sebagai alat, mirip kamera atau aplikasi edit foto. Yang dilindungi adalah ide, pilihan, dan olahan dari manusianya. Draf yang beredar di media belum merinci batas "kontribusi kreatif" itu, jadi contoh di bawah ini adalah gambaran logika aturannya, bukan bunyi pasal:

Pola ini sejalan dengan arah banyak negara: karya yang sepenuhnya dihasilkan mesin sulit diakui sebagai ciptaan, sedangkan karya manusia yang dibantu AI tetap bisa dilindungi.

Aturan transparansi AI yang diprotes TikTok

Selain perlindungan, draf ini juga mengatur kewajiban transparansi dalam penggunaan AI. Sederhananya, pembuat atau penyebar konten diminta terbuka bahwa AI ikut dipakai.

Bagian ini yang paling disorot TikTok. Noudhy Valdryno, Kepala Kebijakan Publik TikTok Indonesia, meminta DPR membedakan dua hal:

1. AI sebagai alat bantu, misalnya untuk merapikan suara, menerjemahkan teks, atau memperbaiki warna video. Menurut TikTok, pengungkapan tidak perlu diwajibkan di sini.
2. AI sebagai pembuat konten sepenuhnya, misalnya video atau gambar yang seluruhnya dihasilkan mesin. Di sini pengungkapan masuk akal.

Usulan itu penting bagi kreator kecil. Kalau semua sentuhan AI wajib dilabeli, hampir setiap video akan berlabel AI, karena fitur seperti peredam bising, subtitle otomatis, dan filter wajah kini sudah memakai AI.

Catatan: TikTok, YouTube, dan Instagram sudah punya fitur label konten AI. Membiasakan diri memakai label itu untuk konten yang seluruhnya buatan AI adalah langkah aman, apa pun hasil akhir RUU-nya.

Platform wajib menghapus konten bajakan

Bagian lain draf menyentuh platform digital dan marketplace. Mereka diwajibkan mendeteksi, melaporkan, dan menghapus konten yang melanggar hak cipta. Kewajiban ini juga mencakup kompensasi atas pemanfaatan karya jurnalistik.

TikTok meminta perlindungan safe harbour tetap dipertahankan. Prinsip ini membuat platform tidak langsung ikut bertanggung jawab atas unggahan pengguna, selama platform tidak bisa memastikan siapa pemegang hak cipta atau lisensinya.

Bagi pengguna biasa, dampak yang paling mungkin terasa kalau aturan ini lolos:

• Penghapusan otomatis bisa lebih ketat untuk video yang memakai lagu, potongan film, atau foto orang lain.
• Klaim hak cipta yang keliru bisa makin sering, sehingga kreator perlu menyimpan bukti izin atau lisensi.
• Penjual di marketplace yang memakai foto produk curian lebih mudah ditindak.

Kenapa Google dan Meta menolak bayar tautan berita?

Draf RUU mewajibkan platform memberi kompensasi kepada penerbit atas pemanfaatan konten berita, termasuk saat menampilkan tautan atau cuplikan.

Agung Pamungkas dari Google Indonesia menyebut kewajiban itu akan membatasi akses masyarakat Indonesia terhadap berita. Berni Moestafa dari Meta Indonesia berpendapat mengarahkan pembaca ke artikel berbeda dengan memuat ulang artikel tersebut. Menurutnya, penerbit justru bisa kehilangan pembaca serta pendapatan iklan dan langganan.

Ringkasan posisi masing-masing pihak:

Perdebatan ini mirip yang pernah terjadi di Australia dan Kanada. Di Kanada, Meta akhirnya memblokir berita di Facebook dan Instagram setelah aturan serupa berlaku. Belum ada sinyal langkah sejenis di Indonesia, tetapi kemungkinan itu yang membuat isu ini ramai.

Bagaimana dengan lagu buatan AI?

Kata kunci "RUU Hak Cipta AI musik" ikut ramai dicari. Penyebabnya jelas: aplikasi seperti Suno dan Udio membuat siapa pun bisa menghasilkan lagu lengkap dengan vokal hanya dari beberapa kalimat. Banyak lagu semacam ini sudah beredar di TikTok, YouTube, dan layanan streaming.

Logika draf yang sama berlaku untuk musik. Lagu yang lirik, melodi, atau aransemennya digarap manusia lalu dibantu AI punya dasar perlindungan yang lebih kuat. Lagu yang seluruhnya keluar dari satu perintah singkat posisinya lemah, sehingga klaim royalti atas lagu seperti itu bisa sulit dipertahankan.

Sebelum mengunggah lagu AI, cek royalti, suara, dan lisensinya:

Baca juga ChatGPT Business: Harga per Orang dan Bedanya dengan Plus

1. Royalti tetap lewat jalur resmi. Untuk musik, penarikan royalti pertunjukan sudah berjalan lewat LMKN dan LMK musik. TikTok meminta pembagian wewenang keduanya diperjelas supaya tidak terjadi tagihan ganda.
2. Meniru suara penyanyi tetap berisiko. Lagu AI yang memakai suara mirip penyanyi terkenal bisa bermasalah, bukan hanya soal hak cipta, tetapi juga soal hak atas citra dan nama orang tersebut.
3. Cek lisensi aplikasinya. Beberapa aplikasi musik AI hanya memberi hak pakai komersial untuk pelanggan berbayar. Lagu dari akun gratis belum tentu boleh dimonetisasi.

Jadi, musisi yang memakai AI sebagai teman menulis lagu tidak perlu cemas. Yang perlu berhati-hati adalah akun yang mengunggah lagu AI massal tanpa olahan, atau yang meniru suara artis tertentu.

Isi lain RUU yang menguntungkan pencipta

Hak cipta tidak hanya soal AI. Draf ini juga memuat beberapa hak baru yang bisa menguntungkan seniman dan penulis:

Poin hak kembali setelah 25 tahun menarik untuk pencipta lagu lama yang dulu menjual karya dengan sistem jual putus. Dengan aturan ini, hak ekonominya bisa kembali ke tangan mereka.

Sampai mana pembahasannya sekarang?

Perjalanan RUU ini cukup panjang:

Setelah Tingkat I, RUU masih harus dibawa ke rapat paripurna (Tingkat II) untuk disahkan. Belum ada tanggal pengesahan yang diumumkan. Masukan dari platform dan masyarakat masih bisa mengubah bunyi pasal, terutama di bagian AI dan tautan berita yang paling ramai diperdebatkan.

Yang bisa dilakukan kreator mulai sekarang

Aturannya memang belum berlaku. Namun, kebiasaan berikut tidak merugikan apa pun hasil akhirnya, dan bisa sangat membantu kalau suatu hari karya Anda diklaim orang lain:

1. Simpan jejak proses. Simpan sketsa, draf naskah, file proyek, dan daftar perintah (prompt) yang dipakai. Bukti ini menunjukkan kontribusi kreatif Anda.
2. Sunting hasil AI, jangan langsung unggah. Semakin besar olahan Anda, semakin kuat posisi karya itu sebagai ciptaan manusia.
3. Pakai label AI di platform untuk konten yang seluruhnya dibuat mesin, terutama yang menampilkan wajah atau suara orang nyata.
4. Cek lisensi musik dan foto. Pakai pustaka lagu bawaan platform atau situs foto berlisensi bebas supaya aman dari penghapusan otomatis.
5. Baca syarat layanan tool AI. Midjourney, ChatGPT, dan Suno punya aturan berbeda soal hak pakai komersial, terutama untuk akun gratis.

Peringatan: Hati-hati dengan jasa yang menawarkan "sertifikat hak cipta karya AI" berbayar dengan klaim mengikuti RUU baru. Aturannya belum disahkan, dan pencatatan ciptaan resmi tetap lewat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum.

Siapa yang paling terdampak?

Tidak semua orang merasakan dampak yang sama. Gambaran kasarnya:

Di luar RUU Hak Cipta, pemerintah juga menyiapkan aturan lain soal AI. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut Komdigi sedang menyiapkan regulasi keamanan agen AI dengan prinsip pengawasan manusia. Jadi, aturan AI di Indonesia kemungkinan akan datang dari beberapa pintu sekaligus.

Poin Penting

• RUU Hak Cipta yang sedang dibahas DPR memuat aturan AI untuk pertama kalinya.
• Karya berbasis AI dilindungi kalau ada konsepsi dan kontribusi kreatif manusia.
• Draf memuat kewajiban transparansi penggunaan AI; TikTok meminta aturan itu hanya untuk konten yang sepenuhnya dibuat AI.
• Platform dan marketplace wajib mendeteksi, melaporkan, dan menghapus konten pelanggar, serta memberi kompensasi atas karya jurnalistik.
• Google, Meta, dan TikTok menyampaikan keberatan dalam rapat 11 November 2026.
• RUU masih di Pembahasan Tingkat I dan belum ada tanggal pengesahan.

Referensi

• Reuters
• Katadata
• Medcom.id
• Kompas.id
• EmitenNews
• CNN Indonesia

Apakah RUU Hak Cipta AI sudah disahkan?

Belum. Per 12 November 2026, RUU Hak Cipta masih dalam Pembahasan Tingkat I antara DPR dan pemerintah. Pengesahan baru terjadi di rapat paripurna, dan tanggalnya belum diumumkan.

Apakah gambar buatan AI bisa didaftarkan hak ciptanya?

Menurut draf RUU, karya berbasis AI dilindungi kalau ada konsepsi dan kontribusi kreatif manusia. Hasil AI yang langsung diunggah tanpa olahan berarti posisinya lemah. Batas pastinya baru jelas setelah pasal final dan aturan turunannya terbit.

Apakah konten AI wajib diberi label?

Draf RUU memuat kewajiban transparansi penggunaan AI, tetapi rinciannya masih dibahas. TikTok meminta label hanya diwajibkan untuk konten yang seluruhnya dibuat AI, bukan yang sekadar memakai AI sebagai alat bantu.

Kenapa Google, Meta, dan TikTok menolak RUU Hak Cipta?

Google dan Meta menolak kewajiban membayar kompensasi kepada penerbit atas tautan berita karena dinilai membatasi akses informasi. TikTok menyoroti aturan pengungkapan AI dan meminta perlindungan safe harbour dipertahankan.

Apa itu hak kembali 25 tahun dalam RUU Hak Cipta?

Hak kembali (reversion right) membuat hak ekonomi atas buku, lagu, dan karya tulis yang dijual putus bisa kembali kepada penciptanya setelah 25 tahun.